LOMBOK BARAT — Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lombok Barat menggelar Musyawarah Kerja Diperluas PMI Kabupaten Lombok Barat Tahun 2026 di Markas PMI Kabupaten Lombok Barat, Ahad, 9 Agustus 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WITA tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kondisi organisasi sekaligus menyusun arah program kerja PMI Lombok Barat untuk periode 2026–2027.
Musyawarah tersebut dihadiri Plt. Ketua PMI Provinsi NTB, Ns. H. Lalu R. Doddy Setiawan, S.H., M.H., Ketua PMI Kabupaten Lombok Barat Haris Karnain, A.Md.Kes., S.Si., M.M., jajaran pengurus PMI Kabupaten Lombok Barat, pengurus PMI ranting se-Kabupaten Lombok Barat, Forum Relawan PMI Kabupaten Lombok Barat, Markas PMI Kabupaten Lombok Barat, serta UDD PMI Kabupaten Lombok Barat.
Musyawarah Kerja tahunan ini merupakan Muskerta pertama PMI Lombok Barat dalam kondisi organisasi yang menghadapi sejumlah dinamika internal. Karena itu, forum diperluas dipandang penting sebagai ruang resmi untuk membahas berbagai persoalan strategis dan menentukan langkah organisasi ke depan.
Penguatan Legal Standing Organisasi
Ketua PMI Kabupaten Lombok Barat, Haris Karnain, menekankan pentingnya penguatan legal standing organisasi melalui mekanisme musyawarah yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI.
Perubahan format dari musyawarah kerja biasa menjadi Musyawarah Kerja yang Diperluas dilakukan sebagai upaya menghadirkan ruang organisasi yang sah untuk membahas dan mengambil keputusan terhadap berbagai persoalan strategis yang berkembang.
Menurutnya, dinamika internal yang berlangsung selama lebih dari satu tahun perlu segera diselesaikan melalui mekanisme organisasi, bukan dibiarkan berkembang menjadi persoalan yang dapat mengganggu pelayanan kemanusiaan PMI.
Ia juga mengajak seluruh jajaran PMI untuk mengedepankan semangat hukum progresif, dengan tetap berpegang pada aturan organisasi sekaligus mencari solusi yang mampu menjawab persoalan nyata di lapangan.
Plt Ketua PMI Provinsi NTB: Pulihkan Kepercayaan
Sementara itu, Plt. Ketua PMI Provinsi NTB, Ns. H. Lalu R. Doddy Setiawan, S.H., M.H., menegaskan bahwa Musyawarah Kerja Diperluas menjadi momentum penting untuk mengakhiri berbagai persoalan internal dan mengembalikan kepercayaan pihak eksternal terhadap PMI Kabupaten Lombok Barat.
Ia menyebut dinamika internal yang berlangsung cukup panjang telah memberikan dampak terhadap tingkat kepercayaan sejumlah pihak, termasuk pemerintah daerah, PMI Pusat, dan mitra organisasi.
Karena itu, forum Musker Diperluas diharapkan menjadi arena resmi untuk mengurai berbagai persoalan yang belum terselesaikan sekaligus menentukan jalan keluar yang dapat diterima secara organisasi.
Doddy juga menjelaskan pentingnya legal standing forum tersebut. Meskipun sebelumnya terdapat usulan untuk melaksanakan rapat pleno yang diperluas, forum kemudian diarahkan menjadi Musyawarah Kerja yang Diperluas dengan mengacu pada Pasal 31 ayat (2) huruf C Anggaran Dasar PMI, yang memberikan ruang bagi Musker untuk membahas persoalan strategis organisasi.
UDD dan Tata Kelola Markas Menjadi Perhatian
Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian adalah kedudukan dan tata kelola Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Lombok Barat, termasuk persoalan yang berkaitan dengan posisi Kepala UDD, dr. Sovia.
Persoalan tersebut sebelumnya telah berkembang menjadi konsumsi publik dan melibatkan perbedaan perspektif antara ketentuan terkait hak dan kewajiban profesi dokter, termasuk persoalan tempat praktik dan Surat Izin Praktik (SIP), dengan regulasi maupun kebijakan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan.
Melalui Musker Diperluas, persoalan tersebut diharapkan dapat dibahas secara objektif dalam forum organisasi sehingga menghasilkan keputusan yang memiliki dasar hukum dan tidak lagi berkembang menjadi polemik di ruang publik.
Selain UDD, tata kelola Markas PMI Kabupaten Lombok Barat juga menjadi bagian dari isu yang perlu mendapatkan perhatian dan pembenahan agar organisasi dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan profesional.
Ketua PMI: Ber-PMI Harus Riang dan Gembira
Dalam arahannya, Ketua PMI Kabupaten Lombok Barat Haris Karnain mengingatkan seluruh pengurus dan relawan untuk kembali menempatkan semangat kemanusiaan sebagai ruh utama organisasi.
“Ber-PMI harus dengan riang dan gembira.”
Menurut Haris, PMI merupakan organisasi yang bergerak dalam misi sosial dan kemanusiaan. Karena itu, dinamika organisasi tidak seharusnya menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, maupun perpecahan di antara pengurus dan relawan.
Ia mengajak seluruh keluarga besar PMI Lombok Barat melihat berbagai persoalan yang terjadi sebagai bagian dari dinamika organisasi yang harus diselesaikan secara dewasa, terbuka, dan berdasarkan aturan.
Haris juga mengajak jajaran PMI melakukan refleksi terhadap perjalanan organisasi selama satu tahun terakhir, termasuk berbagai pilihan sulit yang muncul dalam proses Musyawarah Kabupaten sebelumnya.
Menurutnya, setiap keputusan yang telah diambil memiliki konsekuensi dan risiko. Namun, perjalanan tersebut patut disyukuri karena PMI Lombok Barat saat ini memiliki kesempatan untuk kembali membangun organisasi dengan semangat kebersamaan.
Menyusun Program Kerja 2026–2027
Selain membahas isu strategis, Musyawarah Kerja Diperluas PMI Lombok Barat juga memiliki agenda utama berupa laporan organisasi serta penyusunan dan penetapan Rencana Program Kerja PMI Kabupaten Lombok Barat Tahun 2026–2027.
Forum tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ruang evaluasi terhadap persoalan masa lalu, tetapi juga menjadi titik awal untuk membangun kembali organisasi yang lebih solid, profesional, transparan, dan fokus pada pelayanan kemanusiaan.
Seluruh peserta musyawarah didorong untuk melokalisir setiap persoalan, menyelesaikannya melalui mekanisme organisasi, serta menghindari berkembangnya isu internal menjadi polemik di ruang publik.
Dengan semangat kebersamaan dan kepatuhan terhadap AD/ART PMI, Musyawarah Kerja Diperluas diharapkan mampu menghasilkan keputusan strategis yang menjadi pijakan bersama dalam mengembalikan PMI Lombok Barat pada fungsi utamanya sebagai organisasi kemanusiaan yang dipercaya masyarakat, pemerintah, relawan, dan para mitra.
Musyawarah Kerja Diperluas PMI Lombok Barat Tahun 2026 pun diharapkan menjadi momentum “mengembalikan organisasi ke setelan semula”: solid dalam organisasi, kuat dalam kemanusiaan, dan riang gembira dalam pengabdian.
kontributor : amaran