Lombok Barat, NTB —
Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lombok Barat mempercepat penyempurnaan Early Action Protocol (EAP) Aksi Antisipatori Banjir di tiga desa sasaran sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi risiko banjir sekaligus mempersiapkan kunjungan mitra dan donor dari Australia melalui Australian Red Cross (Palang Merah Australia)
Akselerasi tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang menggabungkan kajian teknis, analisis data cuaca, pengetahuan lokal masyarakat, serta penyusunan mekanisme aksi dini yang lebih operasional. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa ketika indikator risiko banjir terpenuhi, masyarakat dan para pemangku kepentingan tidak hanya menerima peringatan, tetapi juga mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan harus bertindak, dan sumber daya apa yang dapat segera dimobilisasi.
Ketua PMI Kabupaten Lombok Barat, Haris Karnain, mengatakan penguatan Aksi Antisipatori merupakan bagian dari komitmen PMI untuk menggeser pendekatan penanggulangan bencana dari sekadar merespons setelah bencana terjadi menjadi melakukan tindakan lebih awal berdasarkan risiko dan informasi peringatan dini.
“Kita ingin memastikan bahwa peringatan dini tidak berhenti sebagai informasi. Ketika ada potensi bencana, harus ada tindakan yang jelas dan dapat dilakukan lebih awal oleh masyarakat. Karena itu, SOP Aksi Antisipatori harus benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan dan dipahami oleh masyarakat di desa,” ujar Haris.
Penyempurnaan EAP diawali dengan review SOP Aksi Antisipatori sekaligus restrukturisasi format dokumen SOP AA Banjir. Proses ini dilakukan untuk memperjelas hubungan antara informasi risiko, indikator pemicu, aksi dini, serta mekanisme mobilisasi sumber daya.
Untuk memperkuat dasar ilmiah dalam penentuan pemicu banjir, PMI Kabupaten Lombok Barat juga melakukan diskusi teknis bersama BMKG. Diskusi tersebut diarahkan pada analisis karakteristik curah hujan yang berpotensi memberikan dampak banjir di tiga desa sasaran.
Data dan analisis tersebut kemudian dipadukan dengan informasi berbasis masyarakat melalui Focus Group Discussion (FGD) partisipatif. Dalam forum tersebut, masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dilibatkan untuk mengidentifikasi tanda-tanda atau pemicu banjir yang selama ini dikenali masyarakat, pilihan aksi dini yang paling memungkinkan dilakukan, serta sumber daya yang tersedia di tingkat lokal.
Pendekatan tersebut menjadi penting karena keberhasilan Aksi Antisipatori tidak hanya ditentukan oleh ketepatan data dan sistem peringatan dini, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menerjemahkan informasi tersebut menjadi tindakan nyata.
Koordinator Aksi Antisipatori PMI Kabupaten Lombok Barat mengatakan bahwa proses penyempurnaan SOP diarahkan agar dokumen tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi panduan operasional yang dapat digunakan ketika risiko banjir meningkat.
“Kami mencoba menggabungkan dua sumber informasi, yaitu data dan analisis ilmiah dengan pengetahuan masyarakat yang sudah hidup dan berkembang di wilayah tersebut. Harapannya, SOP yang dihasilkan benar-benar realistis, mudah dipahami, dan dapat menjadi acuan untuk mengambil tindakan sebelum dampak banjir terjadi,” ujar Koordinator AA PMI Lombok Barat.
Hasil review, analisis BMKG, dan FGD partisipatif selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan draft perbaikan SOP Aksi Antisipatori Banjir untuk tiga desa. Draft tersebut kemudian akan melalui proses review dan finalisasi sehingga menghasilkan dokumen SOP yang lebih lengkap, kontekstual, dan siap digunakan.
Tahapan berikutnya adalah finalisasi dokumen SOP AA Banjir di tiga desa, yang kemudian akan dilanjutkan dengan rencana diseminasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di masing-masing desa.
Bagi PMI Kabupaten Lombok Barat, proses ini bukan sekadar persiapan menghadapi kunjungan mitra internasional. Lebih jauh, penyempurnaan EAP merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang lebih siap menghadapi ancaman bencana.
Penguatan sistem peringatan dini dan aksi berbasis masyarakat sendiri telah menjadi bagian dari pengembangan kesiapsiagaan bencana PMI di Lombok Barat. Sebelumnya, PMI juga telah mengembangkan dan menguji sistem peringatan dini banjir dengan melibatkan masyarakat, SIBAT, pemerintah desa, dan lintas instansi.
Dengan pendekatan tersebut, PMI Kabupaten Lombok Barat berharap Aksi Antisipatori dapat menjadi jembatan antara peringatan dini dan tindakan nyata, sehingga masyarakat memiliki waktu yang lebih baik untuk melindungi jiwa, aset, dan sumber penghidupan sebelum bencana terjadi.
“Ukuran keberhasilan kita bukan hanya dokumennya selesai. Yang paling penting adalah ketika peringatan muncul, masyarakat tahu harus berbuat apa dan sumber daya bisa bergerak sebelum dampak terjadi,” tegas Haris.
Melalui penguatan EAP ini, PMI Kabupaten Lombok Barat terus mendorong pendekatan penanggulangan bencana yang lebih cepat, berbasis risiko, berbasis data, dan berpusat pada masyarakat.